TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota Tangerang Selatan hadirkan pakar dari Lembaga Survei Independen Nusantara (LSiN) dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Gender (RAD KG) Tahun 2026. Kolaborasi tersebut ditandai dengan pelaksanaan Opening Meeting RAD KG Tahun 2026 yang digelar di Gedung 3 Lantai 3A Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Kamis (13/08/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangerang Selatan. Forum tersebut menjadi langkah awal dalam penyusunan RAD KG sekaligus memperkuat komitmen lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender.
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangerang Selatan, Cahyadi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat pemahaman OPD terkait penyusunan regulasi dan implementasi program yang responsif gender.
“Kami berharap seluruh perwakilan OPD dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan baik. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan dokumen RAD KG,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bersama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
Dalam sesi pemaparan, perwakilan dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tangerang Selatan, Rahajeng Sari Putri, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan kesetaraan gender dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, kesetaraan gender harus menjadi bagian integral dalam penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk dalam RPJMD dan berbagai program prioritas daerah. Ia menjelaskan bahwa sejumlah indikator pembangunan manusia, seperti usia harapan hidup dan harapan lama sekolah, perlu menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan yang responsif gender.
“Kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh OPD agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki,” katanya.
Sementara itu, pakar gender Waode Zainab menyampaikan apresiasi kepada seluruh perwakilan dinas dan OPD Kota Tangerang Selatan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menilai capaian Indeks Gender Kota Tangerang Selatan yang tergolong tinggi di Provinsi Banten menjadi modal penting untuk terus memperkuat berbagai program pembangunan yang responsif gender.
Waode juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam penyusunan dan implementasi RAD KG agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keluarga pada Kementerian PPN/Bappenas, Qurrota A’yun, menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki arah pembangunan yang jelas terkait upaya mewujudkan kesetaraan gender.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemahaman mengenai konsep gender perlu terus diperkuat agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Menurutnya, kesetaraan gender tidak dapat dipandang secara sempit, melainkan sebagai upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.
“Pekerjaan kesetaraan gender bukan hanya tugas DP3AP2KB, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh OPD. Karena itu, dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan,” tegasnya.
Melalui penyusunan RAD KG Tahun 2026 yang melibatkan LSiN sebagai mitra pelaksana, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap lima program prioritas yang telah dirumuskan dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah dan diimplementasikan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah []
