Oligarki Sultanistik, Perselingkuhan Kekuasaan dan Kekayaan

Akar utama dari Oligarki adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan (wealth defence). Praktik bagaimana mempertahankan kekuasaan ini berevolusi sesuai perkembangan zaman. Dimana kemudian melahirkan sebuah teori bernama oligarki. 

Jeffery A Winters, Indonesianis menyebutkan setidaknya terdapat 4 tipologi oligarki yaitu oligarki panglima (warring) sebagaimana terjadi di masa sebelum masehi yaitu perang kabilah dan suku-suku, oligarki penguasa kolektif (ruling) terjadi di masa Yunani Romawi, Oligarki sipil (civil) terjadi di negara modern seperti Amerika dan oligarki sultanistik yang terjadi di Filipina dan Indonesia.

Hal ini sebagaiman dipaparkan oleh Yasin Mohammad Direktur LSIN dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Dialektika Institute dengan tema ‘Oligarki Sultanistik; Perselingkuhan Kekuasaan dan Kekayaan Dalam Perpolitikan Indonesia’. Pada minggu 29/08/2021 menghadirkan narasumber Abdul Azis (Dialketika Institute) Muhtar Nasir (Pemred Kliksaja.co) Yasin Mohammad (Direktur LSIN) dan Meki Polanda selaku moderator.

Yasin menambahkan, Oligarki sultanistik di Indonesia dirancang oleh sosok Suharto, melalui jargonnya ekonomi pembangunan. Suharto membangun sistem kekuasaan dan pertahanan kekayaan pribadi dengan cara mengekstrasi sumber daya negara, sumber daya alam, dan merampas rakyat melalui pajak dengan tujuan memperkaya diri bersama para ilogark.

Melalui kekuasaannya Suharto mengkondisikan politik, hukum, diarahkan kepada agenda-agenda pribadi dengan setting menjarah SDA, SD Negara, dan uang rakyat yang kemudian hasilnya dibagi bagi dengan para oligarkh. Yaitu kelompok pengusaha, militer, dan para aktor politik. Inilah oligarki model gotong royong, merampas bersama lalu dibagi-bagi. Dampaknya terbentuk sebuah sistem oligarki yang pengeruhnya mengakar hingga saat ini.

Dampak paling nyata tentu saja adalah oligarki mencengkeram Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh M muhtar Nasir, Pemred Kliksaja.co. Menurutnya produk-produk hukum kita seperti Omnibus law tidak bisa lepas dari para pelaku oligarkh. Para pengusaha dan elit mengendalikan hampis di semua lembaga dan institusi negara.

Sementara itu, Abdul Azis, menyinggung soal bagaimana kekuasaan dan kekayaan ini berhubungan. Menurutnya kedua memiliki koneksi yang sulit sekali dipisahkan. Oligarki adalah praktik bagaimana orang-orang kaya mengendalika orang-orang miskin.

Menggilanya oligarki di Indonesia berdampak hingga saat sekarang. Demokrasi Indonesia rangkingnya bagus namun saat bersamaan melahirkan para pemimpin yang korup dan rangking korupsi terus naik. Praktik perilaku oligarkh yang menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi liberal semakin menyulitkan Indonesia keluar dari cengkeraman oligarki. Bahkan demokrasi Indonesia mengarah pada demokrasi kriminal, dimana para oligarkh menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kekayaannya.

Share:


Related Posts

Presidential Threshold 20 Persen Pembajakan Demokrasi

Presidential Threshold 20 persen akhir-akhir ini menjadi sorotan dan kritikan tajam dari kalangan...

Pengamat LSIN: Mestinya Jika Ngabalin Dipihak Pemerintah Kritik Dijawab Elegan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menjadi sorotan setelah...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Comment *

Name *

Email *

Website