Ada hal yang lebih subtantif daripada sekedar jadwal pencoblosan pemilu 2024 yang semestinya dapat diperdalam pembahasan oleh DPR dan pemerintah saat ini.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSIN Yasin Mohammad saat merespon terkait dengan usulan berbeda KPU dan pemerintah dalam hal ini Mendagri terkait jadwal pencoblosan pemilu 2024.
DPR bersama KPU dan Mendgari diketahui gagal menggelar rapat guna memutuskan jadwal pencoblosan pemilu 2024 pada, Rabu, (6/10/2021) lantaran Menteri Tito melakukan rapat internal dengan presiden. Pembahasan keputusan jadwal pemilu sendiri akan dilakukan sesuai masa reses DPR.
“Terkait jadwal ini memang bagian dari perdebatan yang cukup panjang terkait pemilu 2024. Namun mestinya pemerintah dan DPR tidak memperdebatkan soal bulan Februari atau Mei,” kata Yasin sapaanya kepada KedaiPena.Com, Kamis, (7/10/2021).
Yasin menegaskan, DPR bersama pemerinah seharusnya dapat fokus soal sistem pemilunya, kampanyenya hingga bagaimana mencegah masifnya praktik klientelisme dan politik uang.
“Ada juga isu- isu terkait mekanisme kampanye pasca pandemi, hal ini harus yang jadi perhatian pemerintah, KPU, Bawaslu dan masyarakat,” tegas Yasin.
Yasin menegaskan, diperlukanya juga pembahasan agar sistem pemilu bisa menghadirkan perbaikan demokrasi. Hal ini agar kualitas demokrasi Indonesia yang terus merosot ini membaik.
“Dan yang tidak kalah penting membangun trust publik terhadap pemilu dan demokrasi,” tutur Yasin.
Dengan demikian, Yasin menambahkan, ada hal lebih substantif yang bisa dijadikan pembahasan dibandingkan dengan memperdebatkan soal waktu pencoblosan.
“Sepanjang dilaksanakan di 2024 kalo perbedaan bulan saya pikir tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan atau tidak ada jeda kekosongan kepemimpinan,” pungks Yasin.
Sumber : Kedaipena.com
